"Nah, inilah yang paling penting sebenarnya karena kontrol ini tentu sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden nantinya," kata Ali Armunanto, analis politik Universitas Hasanuddin (Unhas), kemarin.
Termasuk bagi-bagi jatah kabinet. Itu juga menentukan kontrol di posisi apa PKS dan Demokrat diberikan. "Apakah, misalnya, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, Menteri Perekonomian, dan lainnya," katanya.
Bisa juga partai tertentu mengincar Menteri Pertanian atau Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Semuanya, ada keuntungan masing-masing, sehingga deal ini harus mereka amankan dahulu.
Jika ini belum deal, maka akan menjadi batu sandungan bagi mereka. "Karena jika tidak deal dari awal bisa menyebabkan pecahnya koalisi. Itu penyebabnya sehingga Demokrat dan PKS tak kunjung deklarasi," Ali memprediksi.
Termasuk PDIP. Menurut Ali, masih ada komitmen yang harus diselesaikan dalam partai. Terutama jika Ganjar Pranowo dipilih sebagai capres. Ganjar harus dipastikan loyal, seperti loyalnya Jokowi Widodo kepada Megawati Soekarnoputri.
Sementara, Puan Maharani kemungkinan besar tidak didukung. Tetapi, kemungkinan besar, kendali utama partai itu akan diberikan kepadanya, seperti kekuasaan yang dimiliki Mega saat ini. Ada pun Ganjar, dia akan didukung PDIP. Sinyal dukungan itu terang-benderang saat Mega pidato di HUT ke-50 PDIP.
Misalnya, ketika Mega menyindir Jokowi bahwa dia adalah orang yang dari awal tidak punya apa-apa terus dibesarkan dan dikawal PDIP. Jika diperhatikan, sepanjang pidatonya, Mega terus mengingatkan loyalitas kader.
