FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pakar kebijakan publik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jalaluddin. B mengapresiasi keseriusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Hal itu tetcermin dari besarnya realisasi anggaran sebesar Rp24,17 triliun untuk bantalan sosial (Bansos) untuk rakyat.
Jalaluddin melihat Jokowi sangat serius dalam memberikan solusi lewat sejumlah kebijakan agar ekonomi rakyat terus membaik. Melalui program bantalan sosial yang nilainya besar itu, ia meyakini akan mampu mengtasi kesulitan rakyat.
“Apapun itu bantuan presiden tetap perlu diapresiasi,” kata Jalaluddin kepada wartawan, Minggu (22/1).
Lanjut Jalaluddin, selain bantalan sosial, upaya pemerintah perlu mendorong penyelesaian masalah ekonomi lewat membuka lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin.
“Kalau presiden mau mengentaskan kemiskinan salah satu caranya buka lapangan pekerjaan yang pro kepada rakyat miskin. Kalau rakyat kita skill-nya lemah atau kurang diajarkan,” ujarnya.
Dikatakan Jalaluddin, komitmen Jokowi selaras dengan amanat undang-undang negara yang memiliki tanggung jawab untuk menyantuni dan mengangkat martabat anak bangsa. Hingga, kebijakan bantalan sosial dan membuka lapangan kerja adalah langkah konkrit dalam menyelamatkan masa depan masyarakat miskin.
“Negara harus menjadi lembaga atau orang pertama yang menyantuni dan bahkan mengangkat harkat dan martabat anak bangsa,” ucapnya.
Jalaluddin juga meminta agar pengawasan dan pendataan ulang perlu dilakukn agar bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak salah sasaran dan harus objektif. “Saya kira perlu kembali melakukan pendataan ulang yang objektif dan paling penting pengawasan oleh lembaga terkait,” pintanya.
“Agar Bansos itu tidak salah sasaran termasuk peran aktif warga masyarakat untuk melaporkan ke RT, RW, Camat, Lurah, dan seterusnya, jika ada penerima Bansos yg tidak tepat,” tambahnya.
Jalaluddin pun meminta pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait penyaluran bantuan-bantuan sosial selama ini. Bahkan, kata Jalaluddin, pemerintah perlu melakukan riset terkait pengaruh bantuan-bantuan tersebut dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat, hingga nantinya ke depan menjadi rujukan pemerintah dalam menyalirkan bantuan selanjutnya.
“Saya kira perlu jika mempertimbangkan semacam evaluasi berupa riset sejauh mana pengaruh Bansos tetsebut dalam mengatasi persoalan ekonomi rakyat sehingga nantinya hal tersebut dapat dijadikan rujukan untuk evaluasi Bansos di kemudian hari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dinilai sangat serius dalam mengatasi permasalahan ekonomi rakyat. Demi mensukseskan program bantalan sosial, Presiden Jokowi menyuntik anggaran sebesar Rp24,17 triliun. Besarnya anggaran tersebut merupakan komitmen Jokowi dalam mendorong percepatan ekonomi rakyat. (zak/fajar)
