Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun ‘Godaan Nakal Partai Politik Jelang Pemilu 2024’

  • Bagikan
Muhammad Asri Anas

Oleh: Muhammad Asri Anas
(Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP APDESI)

Minggu ini kita dikejutkan oleh demontrasi dari kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa di Gedung DPR RI pada tanggal 17 Januari 2023, demonstrasi dilakukan untuk “menuntut” agar perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan periodesasi tidak terbatas atau maksimal 3 periode dimasukkan dalam revisi UU no 6 tahun2014.

Saya sebut tuntutan sebab bola panas masa jabatan sesungguhnya tidak pernah digulirkan oleh Kepala Desa, BPD maupun Organisasi Desa, gagasan masa jabatan 9 tahun lebih pada usulan dari beberapa politisi khususnya kader PDI dan PKB, bahkan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Halim Iskandar dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan gagasan akan lebih baik jika masa jabatan Kepala Desa
dari 6 menjadi 9 tahun dalam rangka memberi konsolidasi pembangunan di Desa.

Bahkan ada dukungan dan sokongan agar Kepala Desa melalui organisasi agar melakukan demonstrasi di DPR dan partai dan tokoh-tokoh politiknya akan menerima aspirasi tersebut sebagai bagian prioritas dari rencana revisi UU no 6 tahun 2014 tentang Desa.

Organisasi desa seperti APDESI ABPEDNAS dan DPN PPDI, sangat mengetahui aspirasi “jabatan 9 tahun” akan menjadi perdebatan di ruang publik, bahkan di Kepala Desa dan BPD serta Perangkat Desa, terbelah menjadi 2 kelompok ada yang mendukung yang diwakili oleh Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa yang datang demo di DPR dan lebih banyak kelompok yang tidak mendukung, ini adalah Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa yang menganggap jabatan 6 tahun 3 periode adalah terbaik sesuai dengan UU no 6 2014 saat ini.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan