BPJS Kesehatan Perkuat Kolaborasi dengan Penandatanganan Surat Edaran Kewajiban Kepesertaan PPU Program JKN di Tahun 2023

  • Bagikan
BPJS Kesehatan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Kejari Takalar, Pemda, dan Polres Takalar mengeluarkan Surat Edaran tentang Kewajiban Kepesertaan JKN aktif bagi pekerja yang dipekerjakan oleh pemberi kerja yang ditandatangani bersama pada Rabu (25/01) di Kejari Takalar.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Greisthy E L Borotoding, menjelaskan, surat edaran dikeluarkan untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan Program JKN sesuai Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 melalui kebijakan daerah sebagai bentuk penyempurnaan regulasi dan sinkronisasi antar lembaga tertuang dalam surat edaran bersama ini terkait kewajiban kepesertaan Peserta Penerima Upah dalam Program JKN.

Greisthy mengemukakan surat edaran ini sebagai dasar untuk memastikan bahwa pemberi kerja yang berada dibawah kewenangan skpd terkait dapat sepenuhnya mendaftarkan pekerjanya secara mandiri, dan dengan adanya surat edaran ini tentunya penegakan kepatuhan dengan upaya turun bersama Disnaker, Jaksa Pemeriksa dan Polres Takalar sesuai surat telegram Kapolri Nomor ST/964/V/RES.5.3/2022 dapat terselenggara dengan baik.

“Dan untuk pendanaan guna optimaliasasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran tentunya bukan hanya dibebankan pada APBD karena besaran anggarannya tentunya tidak akan cukup kalau dibebankan ke daerah saja, maka iuran PBI akan pula dibebankan kepada APBN, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” jelas Greisthy.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan