Komisi II DPR RI Sebut Tak Ada Hubungannya Perpanjangan Masa Jabatan Kades dengan Presiden

  • Bagikan
Aksi Demonstrasi Kepala Desa menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan, isu perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun, tidak ada kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia menegaskan, kedua hal itu sangat berbeda.

“Saya kira enggak ada hubungannya (perpanjangan masa jabatan kades dengan perpanjangan masa jabatan presiden),” kata Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Rabu (25/1).

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, isu perpanjangan masa jabatan kades berbeda dengan masa jabatan Presiden RI. Sebab perpanjangan masa jabatan Presiden RI diatur dalam UUD 1945, sementara untuk kades diatur dalam undang-undang yakni UU Desa.

Menurut Doli, perubahan perpanjangan masa jabatan kades menjadi semblan tahun hanya memerlukan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Tetapi masa jabatan Presiden, prosesnya mesti melalui amandemen UUD 1945 jika hendak melakukan perubahan.

“Jadi saya kira enggak ada kaitan, jauh,” tegas Doli.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menegaskan, masa jabatan kepala desa hanya enam tahun dan selama tiga periode. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Undang-undangnya sangat jelas, membatasi enam tahun dan selama tiga periode,” ucap Jokowi usai meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung, Jakarta, pada Selasa (24/1).

Jokowi menyebut, perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan aspirasi para kepala desa. Ia pun mempersilakan para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan