ONH Naik Nyaris 100 Persen, Kinerja BPKH Mengelola Keuangan Haji Dipertanyakan

  • Bagikan
ilustrasi -- Jemaah melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam. (MEDIA CENTER HAJI 2022)

FAJAR.CO.ID -- DPR dan masyarakat luas diminta untuk bersama-sama melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Pasalnya, usulan kenaikan ongkos naik haji (ONH) tahun 2023 tidak lepas dari kinerja BPKH.

Terbukti, salah satu alasan yang disampaikan terkait kenaikan tersebut adalah kesinambungan dan keadilan penggunaan nilai manfaat yang dikelola BPKH.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, juga mempertanyakan hal itu. "Katanya, kalau nilai manfaat terus dipakai, maka dananya akan cepat tergerus untuk membiayai jemaah yang berangkat tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Akibatnya, tidak adil bagi jemaah selanjutnya yang harus bayar 100 persen," ujar Saleh kepada fajar.co.id, Rabu (25/1/2023)

Terkait hal ini, lanjut legislator dari Dapil Sumut II ini, layak dipertanyakan kinerja dan kontribusi BPKH dalam mengelola keuangan haji. Mestinya, mereka tidak hanya menghitung pengeluaran, tetapi pemasukan.

Kalau pengelolaan dana jemaahnya benar, mestinya nilai manfaatnya akan cepat bertambah dan naik juga. Kalau nilai manfaatnya bertambah dan naik, masalah kesinambungan dan keadilan yang diutarakan tidak perlu dipersoalkan.

"Jujur saja, saya belum melihat prestasi BPKH dalam meningkatkan nilai manfaat dana haji. Perbandingan biaya haji tahun-tahun sebelumnya yang disampaikan ke publik justru terkesan hanya sebagai pernyataan retoris untuk menjustifikasi kenaikan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji)," kritiknya.

Kalau mau teliti, kehadiran BPKH justru lebih cepat menggerus nilai manfaat keuangan haji. Sebab, biaya operasional dan gaji BPKH diambil dari nilai manfaat. Sebelum ada BPKH, tidak ada biaya operasional dan gaji yang nilainya cukup besar tersebut.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan