Setelah Kades, Kini Giliran Perangkat Desa Demo, Minta Diangkat Jadi ASN hingga Dapat Gaji Pensiun

  • Bagikan
Demo perangkat desa yang tergabung dalam PPDI di DPR RI.(Pram/Fajar)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mulai memadati Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Jika sebelumnya, kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menggeruduk Gedung DPR/MPR RI, Selasa (17/1/2023) menuntut masa jabatan diperpanjang yang semula enam tahun menjadi sembilan tahun. Serta meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Demo PPDI yang masuk dalam tiga asosiasi pemerintah desa yang menilai wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun jadi terlalu bernuansa politis.

Ketiga asosiasi itu masing-masing Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).

"Kita ingin menanyakan kejelasan status kita sebagai perangkat desa. Sampai saat ini belum ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita ndak tahu," ujar Ketua Panitia Silahturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi kepada wartawan.

"Sejauh ini yang ada di unsur kepegawaian itu PNS dan P3K. Nah, kita tidak masuk di keduanya. Tuntutan kita perangkat desa dimasukkan dalam unsur kepegawaian itu," sambungnya.

Sementara itu dalam keterangan tertulisnya Ketua Umum DPN PPDI Widhi Hartono mendukung penuh usulan Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014.

"Satu, DPN PPDI mendukung penuh usulan untuk Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikannya sebelum Pemilu 2024," ujar Widhi

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan