FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi covid-19 yang terjadi pada 2020 lalu menguras kebutuhan pembiayaan negara. Besarnya angka kenaikan itu bahkan disebut-sebut bisa membangun dua ibu kota setara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Fakta itu dibeberkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Dia mengakui, kenaikan kebutuhan pembiayaan pada awal pandemi Covid-19 yakni pada 2020 sangat tinggi.
”Kebutuhan pembiayaan kita pada 2020 mencapai Rp 1.645,3 triliun atau naik sekitar Rp 900 triliun dari APBN yang sebesar Rp 741,8 triliun. Itu sudah bisa dapat dua IKN kalau saya sampaikan ke presiden,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (26/1).
Dia menjelaskan, kenaikan signifikan hanya dalam satu tahun tersebut terjadi karena pendapatan negara terpukul akibat kegiatan ekonomi terhenti. Sedangkan belanja negara meningkat signifikan untuk membantu masyarakat.
Implikasinya, kata Sri Mulyani, defisit APBN didesain agar melebar menjadi Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020, yang harus dibiayai pemerintah. Padahal sebelumnya, defisit APBN direncanakan hanya Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen PDB.
Bahkan perubahan target defisit dan rencana kebutuhan pembiayaan tersebut tak hanya diubah satu kali di tengah dinamisnya kondisi pandemi kala itu. Namun pada akhirnya, kata dia, realisasi defisit pada 2020 mencapai Rp 947 triliun.
Di sisi lain pembiayaan defisit juga tidak mudah dilakukan lantaran pandemi turut menekan pasar modal dan pasar obligasi. Sehingga terbitlah kesepakatan bersama Menkeu bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pembagian beban alias burden sharing dalam membiayai anggaran pandemi.
