Rocky Gerung Ungkap Potensi Tukar Tambah Tuntutan Aparat Desa dengan Penundaan Pemilu 

  • Bagikan
Rocky Gerung

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usai kepala desa, giliran perangkat desa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, 25 Januari 2023.

Perangkat desa itu ingin mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian mereka. Selain itu, mereka menuntut penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD). 

Sedangkan para kepala desa yang tergabung dalam PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) pada 17 Januari lalu menuntut perpanjang masa jabatan. 

Mereka meminta agar Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 direvisi, sehingga masa jabatan kepala desa yang semula enam tahun bisa menjadi sembilan tahun.

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, tentu aparat desa ingin ada kesejahteraan dan kepastian memiliki status yang tetap sebagai ASN misalnya. 

“Karena kita tahu aparat desa itu terbatas penghasilannya dan meskipun melayani banyak hal mulai dari orang cerai, orang hamil, berkelahi, segala macam itu jelas dia memerlukan proteksi hidup yang memadai itu,” ucapnya dalam kanal YouTube-nya, Rabu, (25/1/2023).

Tetapi kata Rocky, keinginan itu kemudian dibaca oleh istana sebagai fasilitas untuk mengontrol opini publik. 

Menurutnya, publik harus curiga juga jika tuntutan itu dikabulkan pemerintah. Jangan sampai ada tukar tambah.

“Tapi kalau kemudian ada tukar tambah, Oke kami naikkan, tapi kalian mesti pro tiga periode, kalian mesti pro penundaan. itu yang publik udah curiga tuh,” tutur ahli filsafat ini.

Lanjut kata dia, mobilisasi itu terlihat mendahului partisipasi itu. Dan itu menurutnya sudah diduga akan terjadi di tahun politik ini.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan