FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyayangkan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya pada BAKTI Kominfo 2020-2022. Sebab, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di Indonesia terlambat.
"Kita sudah terlambat. Kita harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya pemerataan infrastruktur internet dan telekomunikasi di desa-desa atau dikenal dengan Merdeka Sinyal atau Merdeka Internet di 2020 ini, kan, menjadi satu delay yang cukup panjang di 2023," ujarnya saat dihubungi, Jumat (27/1/2023).
Heru mengungkapkan, keterlambatan pembangunan infrastruktur internet dan telekomunikasi ini memperpanjang kesenjangan akses di masyarakat. Imbasnya, belum semua penduduk dapat merasakan layanan tersebut. Padahal, International Telecommunication Union (ITU) memasukkan akses internet, termasuk infrastrukturnya, sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM).
"Kita punya 270 juta lebih penduduk dan sekarang baru sekitar 204,7 juta atau mungkin sekarang meningkat menjadi 210 juta-215 juta (yang memiliki akses internet). Sehingga, masih banyak yang belum mendapatkan layanan internet. Apalagi kalau kita bicara tentang pemerataan, kan, masih ada kesenjangan kecepatan internet antara kota dan dengan desa, Indonesia barat dan Indonesia timur," tuturnya.
Berdasarkan data, ada sekitar 12.548 desa di Indonesia yang belum mendapatkan internet broadband sebelum pengembangan BTS 4G.
