“Pertama yang paling utama itu kan sebenarnya anggaran, harus ada dorongan politik untuk mendorong agar APBN dialokasikan untuk bisa mewujudkan itu. Kedua secara teknis biasanya masalah lahan. Pembebasan lahan dan sebagainya Itu yang harus clear and clean, karena itu biasanya suka lama tuh masalah itu jadi itu harus pastikan,” ujarnya.
Anak buah Muhaimin Iskandar itu mengakui, pembebasan lahan selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan infrastruktur, baik itu jalan tol maupun jalur kereta api. Untuk itu, jika masalah pembebasan lahan telah selesai, maka target presiden akan terealisasi pada 2024 dengan dukungan politik yang kuat.
“Seperti biasanya sih masalah pembangunan itu rata-rata masalah yang dikenakan itu pembebasan lahan, biasanya agak lama penyelesaiannya. Nah kalau sudah selesai pembangunan bisa segera dilaksanakan, kalau APBN kan untuk mengajukan tinggal political will dari pemegang kebijakan, dari Presiden dan dari DPR itu aja. Yang membuat lama hal yang teknis itu biasanya jadi hambatan dan tantangan,” jelasnya.
Neng Eem pun mengakui, fokus Komisi V DPR RI saat ini adalah mengutamakan program-program infrastruktur yang dibangun saat ini, termasuk pembangunan jalur kereta api di Sulawesi. Namun, Neng Eem mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan tanggungjawab mereka kepada masyarakat.
“Jadi APBN kita memang satu fokus, kita sih berharap memang program-program infrastruktur itu juga penting, kalau memang tetap harus yang janji-janji politik harus diwujudkan, tetapi dengan tidak mengurangi sisi-sisi kemanusiaan,” ungkapnya.
