FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra ogah ambil pusing dengan kencangnya isu kocok ulang kabinet atau reshuffle.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan reshuffel adalah hak prerogatif presiden. Sehingga siapa pun itu tidak ada yang dapat mencampurinya.
"Saya pikir hak reshuffle hak prerogatif dari pada presiden. Sehingga, siapapun itu tidak dapat mencampuri," tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Demikian pula di internal Gerindra, reshuffle tidak menjadi pembicaraan khusus.
"Toh, kami juga enggak ditawari tambahan menteri, kalau ditawari ya mungkin bicaranya serius tentang siapa, kan gitu,” ucapnya.
Akan tetapi jika Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dimintai pandangan, Dasco menyebut hal itu sah-sah saja.
"Tetapi, kalau mungkin (Prabowo) diminta pendapat oleh presiden sah-sah saja," katanya.
Wakil Ketua DPR RI itu tak menampik Prabowo sering datang ke Istana dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Tentu pembicaraan pun konteksnya soal negara dan pemerintahan.
"Kalau belakangan ini ya sering, namanya juga presiden dengan menteri. Itu bisa seminggu dua hingga tiga kali,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo diisukan akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu, 1 Februari 2023. Desas-desus terdepaknya menteri dari Nasdem dari kabinet kian menguat. (dra/fajar)
