Menurut Najib, langkah yang diambil PBNU itu bisa dilihat sebagai ikhtiar besar untuk memperkuat multilateralisme dalam resolusi konflik dan penyelesaian krisis internasional.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) juga sempat menyinggung soal Piagam PBB. Dia mengatakan, pembicaraan tentang tata dunia damai baru muncul setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Piagam PBB. Sebelumitu, masyarakat dunia masih diliputi sektarianisme yang sarat konflik, termasuk di internal umat Islam sendiri.
Menurut dia, apabila hendak mengembangkan wacana syariat tentang perdamaian dan toleransi, harus bermuara dari Piagam PBB. Untuk itu, hal pertama yang harus disepakati adalah kejelasan kedudukan Piagam PBB di mata syariat.
“Ini perjanjian sah atau tidak (di mata syariat, Red)? Karena ini perjanjian di antara pemimpin-pemimpin politik. Kalau sah di mata syariat, ini urusan pertim bangan fikih, dengan disiplin yang sangat kompleks. Tapi, rumusan itu yang bisa di jadikan pijakan dan meng ikat, bukan hanya bagi anggota PBB, tapi juga warga negara masing-masing,” paparnya. (jpg/fajar)
