FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan, menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi, penurunan itu membuat citra pemberantasan korupsi makin buruk.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, opini sejumlah pejabat pemerintah tentang operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dinilai turut memengaruhi penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
Hal itu ditegaskan Mahfud MD usai mengikuti pertemuan internal tentang pemberantasan korupsi bersama Presiden RI Joko WIdodo, yang salah satu pembahasannya adalah tentang penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
“Itu (opini soal OTT) dianggap oleh masyarakat sipil, lembaga-lembaga yang kami undang maupun tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang sangat berpengaruh, sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu dan pada saat itu sigi (survei) sedang berjalan,” kata Mahfud di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (6/2).
Sebelumnya, sejumlah pejabat kabinet, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan opini atau pandangannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
Luhut sempat berkomentar dirinya tidak ingin Indonesia menjadi negara yang sering melakukan OTT, sedangkan Tito Karnavian menyatakan OTT bukanlah sebuah prestasi.
Mahfud mengatakan mengenai tepat atau tidaknya opini dua menteri itu disampaikan, hal itu sebaiknya dijawab langsung oleh Presiden Jokowi.
