FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ulin Ni'am Yusron, pegiat media sosial sekaligus relawan Jokowi di masa kampanye Pilpres 2014 dan 2019 memastikan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Ulin menekankan Presiden Jokowi sudah berkali-kali menolak periode jabatannya ditambah.
“Presiden (Jokowi) berkali-kali menyampaikan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode,” kata Ulin, Senin (6/2).
Termasuk tak ada langkah sistemik untuk Jokowi tiga periode atau memperpanjang jabatan seperti isu-isu yang berkembang masif di luaran. Ia menegaskan kabar tersebut adalah hoaks atau bohong.
Ulin menyatakan tidak ada perangkat Presiden Jokowi yang dipakai untuk menanam, menumbuhkan, merawat, dan menyuburkan gagasan perpanjangan masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode.
“Sejauh ini saya tidak pernah menerima perintah untuk mengawal gagasan tiga periode atau memperpanjang jabatan presiden,” akunya blak-blakan.
Lebih lanjut jelas Ulin, wacana perpanjangan masa jabatan presiden telah memicu banyak konten hoaks berisi potongan kegiatan Jokowi yang seakan-akan mendukung periode kepresidenannya ditambah satu periode.
“Kita harus gotong royong menghentikan wacana ini,” serunya.
Justru yang ada saat ini semua perangkat negara tengah bersiap mengikuti semua tahapan proses pemilu legislatif dan Pemilihan presiden sesuai jadwal yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bahwa ada manuver partai politik, kelompok relawan, termasuk beberapa individu yang bersuara tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden adalah dinamika politik.
"Setali tiga uang cara pandangnya dalam melihat aspirasi impeachment, ganti Presiden atau penjatuhan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir," tutur Ulin.
Menurutnya isu tiga periode jabatan Presiden tidak saja bertentangan dengan konstitusi tapi juga pengingkaran sejarah dan akal sehat.
Konstitusi sudah menutup peluang tersebut, sejarah reformasi yang telah merevisi pemerintah tanpa batas dan otoriter harus selalu jadi panduan gerakan politik.
"Akal sehat menyatakan kekuasaan dan jabatan harus ada batasnya," lugas Ulin. (dra/fajar)
