FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Setelah perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang diungkit oleh Sandi Uno mencuat ke publik.
Beberapa pihak merasa sikap Sandiaga tidak tepat, sikap ini bahkan datang dari rekan satu partainya, Arief Poyuono.
Arief pun membela isi perjanjian politik itu jika pada akhirnya tidak ditaati oleh Prabowo maupun Anies, di mana keduanya sama-sama sudah mendapatkan dukungan partai untuk maju sebagai calon presiden atau capres 2024.
Menurutnya, perjanjian tersebut tidak harus ditaati oleh pihak-pihak terkait karena tidak ada hukumannya. Karena itu, setiap pihak tidak wajib untuk selalu mematuhi isi perjanjian.
"Jadi yang namanya perjanjian politik itu tidak ada kewajiban untuk ditaati dan jika terjadi wanprestasi juga tidak ada punishment-nya," terang Arief melalui layanan pesan, Selasa (31/1/2023).
Arief menjelaskan bahwa perjanjian politik berbeda dengan perjanjian di dunia bisnis, di mana dalam bisnis ada implikasi hukum jika salah satu pihak ingkar janji.
"Jika wanprestasi, seorang pebisnis itu ada konsekuensi hukumnya," tambahnya.
Tak hanya itu, menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Erwin Aksa, hingga saat ini Anies masih memiliki utang Rp50 miliar ke Sandiaga Uno.
Uang itu dipinjam saat Anies maju sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 silam.(wartaekonomi/fajar)
