Harapannya putusan mengenai finalisasi cost overrun keluar pada minggu ini. Namun ternyata pembahasan masih berlangsung dan belum ada keputusan.
"Prosesnya masih berlangsung, nanti ditunggu saat rombongan kembali dari Beijing ya," kata Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China, Rahadian Ratry, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (11/2/2023).
Tim dari Indonesia yang berangkat ke China terdiri dari perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Kereta Cepat Indonesia China.
Tim pendukung itu akan negosiasi terkait cost overrun dengan China Railways Investment Corporation, Beijing Yawan HSR Co. Limited, dan China Development Bank, dan National Development and Reform Commission (NDRC).
Kendalanya dalam proyek yakni, masih ada ada perbedaan hitungan pembengkakan biaya proyek kereta cepat garapan Indonesia-China. Di mana, hasil asersi dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) pembengkakan biaya mencapai US$ 1,449 miliar (sekitar Rp 21 triliun), sedangkan dari hitungan pihak china hanya US$980 juta (sekitar Rp 14 triliun).
Hitungan ini disebabkan perbedaan persepsi antara China dan Indonesia. Di mana sudut pandang China belum mengakui adanya pajak pengadaan lahan, persinyalan Global System Mobile - Railways (GSM-R) yang ternyata gratis di China. Sementara di Indonesia harus bayar. (bs-sam/fajar)