FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrat angkat suara terkait sikap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyentil Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait sistem proporsional tertutup Pemilu 2024.
Awalnya SBY mengkritik sistem proporsional tertutup pemilu yang saat ini dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hasto lantas menggap sikap SBY tersebut bertolak belakang dengan pernyataannya pada Pemilu 2008.
Jubir Demokrat Herzaky Mahandera mengatakan apa yang dikatakan Hasto terkait pernyataan SBY tersebut ngaco.
“Omong kosong belaka,” kata Herzaky kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu lantas menyinggung soal kasus korupsi Harun Masiku yang merupakan kader PDIP, hingga saat ini menjadi burunon KPK.
Karena itu, dia menyarankan PDIP untuk mengurus Harun Masiku.
“Pelakunya kadernya Hasto, bernama Harun Masiku, dan masih buronan sampai dengan saat ini. Sudah lebih dari seribu hari.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyentil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait sistem pergantian Pemilu di Indonesia.
Hasto kembali mengungkit pada masa pemerintahan SBY sekitar bulan Desember tahun 2008 beberapa kader Demokrat justru melakukan perubahan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review.
“Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” kata Hasto, Minggu, 20 Januari 2023.
Hasto menuturkan, upaya yang dilakukan Demokrat tahun 2008 lalu merupakan strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan, yakni bisa mencapai 300 persen.
“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen,” ujarnya.
Karena itu, kata Hasto, judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008.
Pasalnya proporsional terbuka yang dilakukan masa SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.
“Judical review sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review,” ujarnya.
“Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY tersebut, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa,” jelasnya lagi. (pojoksatu/fajar)
