Menurut Menhan, hal serupa sudah dilakukan oleh Polri yang memiliki markas kepolisian daerah di tiap provinsi. "Sekarang sudah ada korem-korem (komando resor militer). Itu rencana kita," ujar Prabowo.
Kendati demikian, Menhan belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi kodam tersebut dapat diimplementasikan. "Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit," ujarnya.
Sementara itu, Pakar Politik dan Hankam Universitas Muhammadiyah Makassar, Arqam Azikin mengatakan “Saat ini terdapat 15 kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana terbaru itu berarti akan ada penambahan sekitar 20 hingga 23 kodam baru, disesuaikan dengan jumlah provinsi yang ada," kata Arqam Azikin.
Dia menyebut, rencana itu sangatlah tepat karena Kodam melakukan pengendalian dan pengawasan pembinaan territorial yang dilakukkan oleh para Babinsa (Bintara Pembina Desa) di wilayah, sehingga tugas Kodam dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Wilayah negara Republik Indonesia ini sangat luas dan terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang berbeda beda. Dengan kehadirannya di wilayah tentunya bermanfaat sebagai mata dan telinga dalam mencegah terjadi perpecahan, mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, bersinergi manunggal dengan tokoh masyarakat, membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan.
"Sehingga dapat meminimalisasi adanya gangguan terhadap pertahanan dan keamanan, seperti terorisme serta separatisme”, ujarnya.
Namun, ada juga sekelompok orang yang alergi dengan dibentuknya kodam baru dengan alasan militeristik dan Indonesia tidak lagi darurat militer atau darurat sipil.
Nah, pola pikir seperti itu masih "terbawa arus" gaya sentimen anti militer pada Era Orde Baru. Olehnya itu, adanya Kodam tiap propinsi dapat mencegah secara dini dinamika ancaman dari luar negara yang melakukan penetrasi masuk ke dalam negeri.
