Saat ini Pemprov Sulsel menunggu struktur organisasi yang baru rampung sebelum melakukan lelang.
Ada delapan jabatan yang lowong diantaranya Inspektorat, Biro Ekonomi, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Satpol PP, Dinas Kehutanan, Direktur RS Pertiwi, ESDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Mereka yang menjabat yakni Taufik Akbar sebagai Plt Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Heikal Sulaiman sebagai Kepala Satpol PP Makassar, Marwan Mansur sebagai Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, Abel Rante sebagai Kepala Inspektorat, Sukarniaty Kondolele sebagai Kepala Diskominfo dan Ridwan Talib.
Untuk eselon III-IV bisa langsung diisi oleh PPK tanpa perlu mendapat persetujuan KASN.
Menurutnya, perubahan struktur ini juga harus disesuaikan di APBD.
“Nantikan kembali lagi dengan beberapa pertimbangan utama tentunya akan ada penyesuaian anggaran karena kan di APBD kita kan masih menggunakan nomenklatur OPD yang lama,” kata Mantan Kepala BKD Sulsel ini.
Terpisah, Tim Anggota TGUPP Pemprov Sulsel Bidang Reformasi Birokrasi Andi Lukman menyampaikan, DPRD Sulsel telah menyetujui perubahan struktur organisasi itu pada akhir 2022 lalu.
“Dinas Lingkungan Hidup dilebur ke Dinas Kehutanan. Ada ji DLH tapi jadi bidang. Dinas Perindustrian gabung ke Dinas Perdagangan. Nanti ada penyesuaian struktur,” tuturnya.
Permenpan RB terbaru kata dia membuat OPD lebih ramping. Struktur dinas yang tupoksinya hampir sama dilebur.
“Ini sekarang ranpergub-nya sekretariat daerah akan segera dipergubkan. Berarti bagian biro,” tambah Akademisi Unhas ini. (selfi/fajar)
