Selain daerah itu, daerah lainnya di Sulsel masuk kategori rawan sedang dan rendah. "Secara umum Sulsel masuk kategori rawan rendah. Tetapi, ada beberapa kabupaten yang masuk rawan tinggi dan sedang untuk kategori tertentu," kata anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad.
Daerah tersebut masuk kategori rawan tinggi dengan dinamika masing-masing pada kontestasi sebelumnya. Seperti Bulukumba dan Jeneponto karena adanya pemberhentian penyelenggara KPU oleh DKPP terkait politik uang.
"Parepare, kepatuhan peserta atau paslon yang didiskualifikasi karena pemanfaatan fasilitas negara raskin saat kampaye," katanya.
Daerah yang masuk rawan tinggi dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif agar tidak terjadi lagi kejadian seperti pemilu sebelumnya. Begitu pula daerah yang rawan rendah, bukan berarti pasti aman.
"Jika antisipasi dan upaya pencegahan tidak dimaksimalkan, bisa jadi justru akan terjadi kerawanan yang berujung pada kualitas pemilu dan demokrasi menjadi terdagradasi," ujar Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawasalu Sulsel ini.
Komisioner Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuningsih mengatakan Makassar masuk kategori rawan tinggi karena berkaca pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.
"Seperti 2020 lalu ada puluhan aparatur sipil negara (ASN) yang direkomendasikan ke Komisi Aparatur Negeri Sipil (KSN) karena terlibat politik praktis," katanya.
Kemudian pada Pileg 2019, Pengadilan Negeri Makassar memutuskan tujuh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Makassar bersalah. Mereka divonis 4 bulan penjara dengan denda Rp5 juta dan 6 bulan penjara, plus denda Rp10 juta.
