FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok target kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Target ambisius tersebut bukan hal mustahil mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini cukup kuat sebesar 5,3% pada tahun 2022 dan akan terus dijaga momentumnya di tahun 2023 dan 2024.
"Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5%, maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan, confidence dari konsumen harus dijaga, dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat," jelas Menkeu dalam keterangan pers seusai Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN tahun 2024 di Kantor Presiden, Senin (20/2/2023).
Oleh karenanya, Menkeu menjelaskan bahwa APBN 2024 sesuai arahan Presiden akan difokuskan pada program-program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan stunting.
"Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024 dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun," ujarnya optimis.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hamka B Kady sebelumnya telah menyuarakan ini parlemen Senayan.
Politisi Golkar itu mengusulkan agar program padat karya digabungkan dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Tujuannya agar target kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024 bisa tercapai.
Hamka B Kady mencontohkan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang dianggap butuh perhatian serius pemerintah pusat.
