FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar perlu memastikan adanya rencana konkrit dalam memastikan peran serta LSM, serta organisasi komunitas dalam respon penanggulangan HIV dan AIDS agar dapat terus berjalan dan mendapatkan dukungan.
Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS), salah satu NGO yang konsen dan fokus “Mendorong lahirnya Peraturan Daerah sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Makassar, menggelar diskusi bersama tim Pokja HIV Kota Makassar, Kamis (23/02/23)
Muh. Akbar Abdullah, Koordinator Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS), menuturkan, upaya untuk memaksimalkan program penanggulan HIV dan AIDS di Kota Makassar, YPKDS Sulawesi Selatan berinisiasi untuk membangun komitmen bersama dalam mendorong lahirnya Peraturan Daerah Kota Makassar yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam program penanggulangan HIV dan AIDS.
Sementara, Harfianti Firman, dari dinas kesehatan Kota Makassar, menyampaikan, Tahun 2023 ini tantangannya Makassar semakin ke sini semakin besar, butuh dukungan dari semua stakeholder terkait, karena kalau dinas kesehatan Kota Makassar saja yang bekerja tidak akan mampu menanggulangi permasalahan HIV.
"Program HIV secara nasional target terbesarnya ending Eids ditahun 2030 artinya tinggal tujuh tahun lagi, dari ending Aids itu turunan target yang harus dicapai adalah Three Zero, yaitu Zero inflasi baru jadi tidak ada lagi kasus baru terinfeksi kita hanya mencari kasus lama, Kemudian kedua yaitu jangan sampai ada kematian akibat Aids dan ketiga adalah stigma diskriminasi, nah selain Three Zero ini target lainnya adalah 9595, artinya 95 persen ODHA itu mengetahui status HIV nya dan 95 persen terakhir adalah yang sudah diobati tadi itu virusnya tidak terdeteksi atau tersupresi virusnya dari hasil pemeriksaan varaloud yang kita juga gencar lakukan pada para ODHA yang sudah pengobatan diatas 6 bulan, ujar Yanti sapaan akrabnya.
