FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengeluarkan edaran menyambut bulan ramadan. Surat bernomor 030.D/III/SE/PP/DMI/II/2023, ditandatangani langsung Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla.
Edaran yang membubuhkan nama dan tandatangan pengusaha sekaligus politisi ini, memuat lima hal penting. Di antaranya soal ramadan di tengah tahun politik.
Merespons hal itu, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Hadi Ibrahim Baso, angkat suara. Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar itu menilai edaran tersebut bagus.
“Kalau ceramah bawakan judul-judul ceramah yang tentu dakwah yang Rahmatan Lil 'Alamin,” ungkapnya kepada fajar.co.id, Sabtu (25/2/2023).
Membersihkan tempat ibadah dari kepentingan politik, kata dia, memang mesti dilakukan. Pasalnya, jemaah yang datang di masjid berbeda-beda.
“Saya sepakat kalau tidak ada simbol dan kampanye kelompok atau partai di dalam masjid karena jemaah masjid itu bermacam-macam segmennya,” ujarnya.
Ia tak menampik ada kader partai politik yang berceramah di masjid. Hadi merujuk pada dirinya. Ia bahkan mengaku jadwal ceramahnya, baik Tarwih dan Subuh sudah dijadwalkan selama ramadan.
“Malah tugas para penceramah meluruskan bagaimana berpolitik dengan Islami,” terangnya.
Kata dia, politik sebenarnya adalah ajaran yang bersih. Tidak ada ajaran Ilmu Politik yang menyuruh korupsi, membunuh, membom, saling benci, dan lain-lain.
“Politik itu ajaran Islam yang bersih kan sekarang yang biasa mengotori Ilmu Politik itu adalah Person,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, pada surat edaran yang dikeluarkan Dewan Masjid Indonesia itu disebutkan, pada ramadan ini masyarakat dan bangsa sudah mulai memasuki suasana demam politik menuju pemilu 2024.
