FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief menyampaikan pihaknya terus mendorong penyelenggaraan haji yang semakin terbuka, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang.
“Kemenag selalu terbuka dengan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan haji,” kata Hilmar dalam diskusi online yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), pada Senin (27/2/22), "Penyesuaian Biaya Haji 2023."
Hal pertama adalah mengenai standar layanaan. Menurutnya, kendati sudah ada, namun perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah terkait standar pembiyaan. Menurutnya, hal ini penting untuk melihat proyeksi pembiyaan dan mutu layanan dapat dipantau.
"Karena saya kira, kita tidak bisa setiap tahun harus berdebat panjang di media untuk biaya haji per tahun. Ini yang kita saksikan selama ini, termasuk tahun ini. Tahun lalu saya ajukan 42 juta ramainya sama dengan saat ini. Saat ini saya mengajukan 69 juta," paparnya.
Dengan melakuan ini, dari segi pembiyaan di masa akan datang penyelanggaraan haji lebih sistemik dan proporsional. Sehingga, jemaah dapat lebih tenang dan tahu waktu keberangkatan serta biayanya.
"Mudah-mudahan semua ini kita lakukan dengan berbagai pihak untuk meningkatakan layanan haji bagi jemaah di Indonesia yang saat ini sudah terdaftar," harapnya.
Meningkatnya Kuota Haji
Pemerintah Arab Saudi menormalkan jumlah kuota haji bagi jemaah Indonesia pada tahun 2023. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief menyampaikan Indonesia mendapat jatah mencapai 221.000 orang.
