FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespon reaksi publik akibat tindakan salah satu anggota keluarga pejabat pajak suka pamer gaya hidup hedon.
Menurutnya kasus penganiayaan ini sudah mulai dicampur adukkan dengan berbagai macam hal, termasuk orang tua dari korban dan pelaku.
Dasco meminta pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan taat melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pimpinan DPR RI membidangi Koordinator Keuangan (Korekku) ini turut merespon suara masyarakat yang menyatakan tidak ingin membayar pajak yang muncul akibat kasus penganiayaan tersebut.
Dasco mengatakan, tidak semua oknum pajak melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan. Dasco juga menekankan pentingnya laporan LHKPN bagi para pejabat publik.
“Tentunya sudah ada ketentuan bahwa pejabat itu harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),” ungkap Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2023).
Menurut Politisi dari Fraksi partai Gerindra ini tidak semua pejabat Ditjen Pajak menyimpang. Menurut dia, masih banyak pejabat yang melaporkan sumber kekayaannya dengan jelas.
"Tidak semua oknum pajak itu berperilaku seperti apa yang disangkakan,” ujarnya.
Dia pun meminta KPK mengecek langsung alasan pejabat Ditjen Pajak malas melaporkan LHKPN.
“Harus dicek benar apa penyebabnya mereka tidak melaporkan harta kekayaannya,” kata Dasco.
Dasco berharap penanganan perkara penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satrio, anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain.
