FAJAR.CO.ID,Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyayangkan keputusan pemerintah yang menghentikan riset pesawat udara nir-awak (PUNA) dan memilih impor drone bersenjata dari Turki.
Menurutnya keputusan itu tidak masuk akal dan berpotensi merugikan negara, terutama terkait dengan pengembangan riset teknologi militer.
Mulyanto menyebut impor drone bersenjata dari Turki itu sangat melukai perasaan para peneliti dan periset Indonesia. Karena sebenarnya produk yang mau diimpor itu bisa dibuat dan diproduksi oleh ilmuwan-ilmuwan dalam negeri. Sebagaimana diketahui sebelumnya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) yang sekarang berubah menjadi BRIN permah menjadikan PUNA sebagai riset unggulan dan prioritas nasional.
“Ini adalah bentuk kemalasan dan masa bodo pemerintah atas pengembangan teknologi hankam dan kedirgantaraan nasional. Kasus ini kan membuat kita berang. Betapa pemerintah senangnya hanya jalan pintas impor produk bangsa lain. Sementara alergi dengan riset dan inovasi anak bangsa,” tegas Mulyanto.
Politisi PKS itu menduga keputusan impor drone bersenjata dari Turki merupakan bagian dari program pelemahan riset nasional. Sebab sebelumnya LAPAN, badan penyelenggara keantariksaan, sesuai amanat UU Keantariksaan, dibubarkan. Kini riset drone militer BPPT dihentikan dan diikuti dengan kebijakan mengimpor barang serupa dari luar negeri.
“Ini kan langkah yang kontraproduktif dalam bingkai membangun kemampuan teknologi hankam nasional. Masak kita malah mau riset sistem pemilu terbuka-tertutup, riset minyak goreng atau riset kencur yang kontroversial. Sementara riset bidang-bidang unggulan dan strategis malah distop. Seperti riset dan pengembangan dron militer Elang Hitam,” tandas Mulyanto, dikutip dari website pribadinya.
