Hal itulah yang menyebabkan kebijakan pemerintah di bidang pangan dan atau pertanian selalu parsial dan tidak menyeluruh. Sehingga tidak bisa benar-benar menyelesaikan masalah pangan nasional.
Meskipun dalam sepekan terakhir harga gabah di tingkat petani menjelang panen raya anjlok, ternyata tidak diikuti penurunan harga beras di tingkat konsumen.
"Ternyata harga beras tetap tinggi di tingkat konsumen. Ada distorsi di sana,” tegasnya.
Ditambahkannya, harga pangan tinggi dan daya beli rendah, memicu masyarakat mengonsumsi pangan kurang bergizi.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengaku pihaknya terus menyiapkan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional ini.
Sampai saat ini, menurutnya, pemerintah memang belum menetapkan HPP. Namun, ia mengakui penurunan harga gabah di tingkat petani sudah terjadi.
"Baru surat edaran yang dibuat berdasarkan hasil kesepakatan dengan para pelaku industri pangan,” kata Arief.
Belum lama ini, Bappenas memang telah membuat surat edaran berisi kesepakatan harga batas atas GKP di tingkat petani Rp4.550 per kilogram, GKP di tingkat penggilingan Rp4.650 per kilogram, dan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.700 per kilogram.
Sementara, batas atas beras medium disepakati Rp9000 per kilogram. Sebagai dampak dari surat edaran tersebut, harga gabah di tingkat petani di berbagai daerah langsung anjlok.
Di beberapa daerah di Jawa Timur, misalnya, harga GKP sudah anjlok dari sebelumnya Rp5.600 menjadi hanya Rp3.500 per kilogram. Sementara, harga berasa medium di tingkat konsumen tetap tinggi, masih di atas Rp10.000 per kilogram.
