Mencermati masalah tersebut, Arief menjelaskan, kesepakatan harga dalam surat edaran tersebut dimaksudkan agar terjadi kewajaran harga mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari tingkat petani hingga konsumen.
"Sekarang ini harga memang tidak normal. HPP masih belum dikeluarkan secara resmi. Kami sedang menyiapkan HPP. Tapi membicarakan masalah pangan tidak boleh sepotong-sepotong,” kata Arief.
Badan Pangan Nasional yang baru berumur setahun ini, menurut Arief, juga sedang menyiapkan berbagai kebijakan dan strategi yang menyeluruh menyangkat masalah pangan mulai dari hulu sampai hilir.
Misalnya soal harga, tidak bisa di tingkat hulu harga ditekan, lalu di hilirnya tidak dijaga. Harus ada kontinuitas dan keseimbangan.
"Boleh mengambil keuntungan, tapi harus tetap dalam batas kewajaran,” ujarnya.
Bulog disebutnya akan menyerap hasil panen dari petani. Sebab, menurutnya, Bulog memang ditugaskan untuk itu dan memiliki dana yang cukup untuk menyerap produksi petani.
Bulog, menurutnya, punya dana untuk menyerap produk petani sebesar Rp20 triliun saat ini. Mengomentari penjelasan Kepala Badan Pangan tadi, Khudori menyarankan agar pemerintah segera menetapkan HPP yang tidak merugikan petani, namun juga tidak memberatkan konsumen.
“Yang penting ada instrumen bagaimana petani tidak dirugikan, tidak memberat konsumen, dan tidak mematikan pengusaha penggilingan kecil,” ujarnya. (*/fajar)
