Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Tuai Kontroversi, Dekan FH Unhas Sarankan MA Intens Bina Para Hakim

  • Bagikan
Pemilu Serentak 2024

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menuai kontroversi. Kritikan datang dari politisi, pejabat, menteri, hingga akademisi.

Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Hamzah Halim menyebut putusan tersebut keliru. Mestinya, kata dia, gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, tidak berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara.

“Sepertinya majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini,” ungkap Prof Hamzah, kepada fajar.co.id, Jumat (3/3/2023).

Ia menjelaskan, dalam gugatan perdata biasa seperti itu, maka sengketa yang terjadi adalah antara penggugat (Partai Prima) dan tergugat (KPU) dan tidak menyangkut pihak lain, selain daripada tergugat atau para tergugat dan turut tergugat saja, sekiranya ada.

“Sehingga putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasa hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain,” jelasnya.

Pria kelahiran Sulawesi Barat itu mengatakan, putusan PN Jakpus tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau ‘erga omnes’. Berbeda dengan putusan dalam perkara di bidang hukum tata negara dan administrasi negara, seperti pengujian undang-undang oleh MK (Mahkamah Konstitusi) atau peraturan lainnya oleh MA (Mahkamah Agung).

“Sifat putusannya erga omnes atau berlaku bagi semua orang. Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, maka putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai penggugat dan KPU sebagai Tergugat, tidak mengikat partai-partai lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu,” terangnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan