FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kebakaran Depo Pertamina Plumpang diwarnai saling lempar kesalahan. Ada yang menyalahkan Anies Baswedan, ada yang menyalahkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Anies disebut bertanggung jawab karena telah memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada warga sekitar Depo Pertamina Plumpang. Sementara Jokowi dianggap bersalah karena terlebih dahulu memberi KTP kepada warga. Keduanya dilakukan saat mereka berdua menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Meski pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta juga, tapi Ahok lain lagi, ia disorot karena statusnya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia dinilai tak bisa bekerja.
Saling tuding dilakukan para politisi dan masing-masing loyalis keduanya. Namun di tengah itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menengahi. Ia bilang, bukan waktunya saling menyalahkan.
“Saatnya kita berempati kepada warga.Jangan menyalahkan pemberi KTP, jangan menyalahkan yang identitas lengkap bisa punya IMB. Karena itu hak warga,” ungkapnya, dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Senin (6/3/2023).
Mardani menyarankan, agar Depo Pertamina Plumpang diaudit. Bukan hanya Plumpang, tapi semua depo dan kilang yang beberapa kali meledak.
“Harusnya diaudit depo atau kilang Pertamina yang beberapa kali meledak,” usulnya.
Ia meminta, agar Ahok tak disalahkan.
“BBM naik, harusnya benahi diri. Jangan juga salahkan komisarisnya,” pungkasnya.
(Arya/Fajar)
