Menurutnya, banyak orang memiliki kendaraan bagus, anmun menikmati susbidi. Ada pula yang menggunakan kendaraan untuk mencari rezeki. Di sini susidi mesti diawasi agar dinikmati oleh yang benar-benar kelas.
"Sebab, kalau kita berpikir orang pemilik kendaraan, apalagi yang bagus, ini orang yang punya kemampuan. Kecuali mungkin angkutan umum," kata lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Kemudian, subsidi ini juga suatu saat harus berubah. Pertamina perlu memperlakukan harga pasar. Jadi kekurangannya sesuai target ekonomi itu yang dibayar oleh pemerintah melalui APBN. Yang secara langsung model seperti ini sebenarnya yang harus masyarakat ketahui bagaimana keterbukaan harga pokok perolehan (HPP) subsidi.
Sekarang ini, kualitas antara Pertalite RON 90 yang subsidi itu masih Rp10.000. Sedangkan untuk RON 92, harganya Rp13.300.
"Nah ini pentingnya tentu Pertamina dan mungkin ini melalui konsumen masyarakat perlu tahu dan perlu ada keterbukaan bahwa RON 90 itu HPP-nya sekian. Itu yang paling penting. Katakanlah kita percayalah kepada pemerintah karena harga subsidi itu yang tentukan pemerintah, bukan Pertamina, kecuali kalau Pertamax itu memang kewenangan Pertamina langsung tanpa harus pemerintah," tambah lulusan doktoral ITB ini.(ams/zuk/fajar)
