FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Rizal Ramli menanggapi terkait isu penundaan pemilu, yang belakangan ini masih ramai digulirkan.
Terbaru, adanya putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan pemilu 2024.
Menurut Rizal Ramli, operator dari wacana penundaan pemilu tersebut adalah para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) yang punya potensi masalah hukum untuk menjerat mereka.
Ketum partai tersebut, disebut Rizal, adalah para 'pasien rawat jalan' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Operatornya adalah ketua umum partai yang punya potensi masalah hukum," ujarnya dari kanal YouTube Refly Harun, dikutip Konten Jatim pada Senin (20/3/2023).
"Mereka ini sebetulnya istilah itu 'pasien rawat jalan KPK'. Bisa dengan cepat jadi rawat inap gitu loh, jadi gampang sekali ditekan," lanjutnya.
Pakar ekonomi itu menambahkan, wacana penundaan pemilu yang berhembus tersebut diiringi dengan adanya justifikasi dari survei palsu yang menyebut bahwa mayoritas rakyat Indonesia puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin saat ini.
"Jadi tiga-tiga mereka inilah yang nyanyi, didukung oleh survei abal-abal bahwa 73 persen rakyat Indonesia sangat puas dengan Jokowi," kata RR, sapaan karibnya.
Kedua ketum parpol yang diduga menginginkan kudeta konstitusi tersebut, kata RR, adalah PAN dan PKB.
Lebih lanjut, Rizal Ramli mengaku heran, pasalnya kedua partai tersebut lahir dari hasil reformasi, tetapi mereka menginginkan untuk mengkhianati amanah konstitusi.
