FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay berhusnuzan atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang pejabat negara maupun ASN menggelar acara buka puasa bersama alias bukber selama Ramadhan 1444 Hijriah.
"Yang jelas, larangan bukber ini jangan disalahartikan, bukan melarang kegiatan keagamaan," kata Saleh melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/3).
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar bukber selama Ramadan tahun ini.
Arahan itu tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023. Nah, Saleh menilai alasan yang disampaikan dalam surat arahan tersebut, karena Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi.
Secara global, kata Saleh, status penanganan Covid-19 masih pandemi. WHO pun sampai saat ini belum berubah.
"Indonesia tentu harus ikut aturan WHO tersebut, termasuk mewaspadai berbagai kemungkinan menyebarnya virus berbahaya tersebut," tutur ketua Fraksi PAN DPR itu.
Dengan demikian, masih diperlukan kehati-hatian lantaran penyebaran virus corona di kerumunan massa masih mungkin terjadi. Terlebih, hingga kini masih terdapat adanya kasus-kasus baru.
"Pasien terpapar masih banyak yang dirawat. Ini menandakan Indonesia masih perlu hati-hati dan waspada," ujarnya.
Di sisi lain, Saleh memandang larangan buka puasa bersama bagi pejabat negara dan ASN bukan berarti mengurangi amalan dan aktivitas ibadah.
