FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku kaget saat mengetahui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tiba-tiba mengungkap soal dugaan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sri Mulyani mengaku, ia mengetahui informasi tersebut justru dari media, bukan dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana seharusnya.
“Mahfud MD menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun. Kami kaget karena mendengarmya dalam bentuk berita di media, kami cek kepada Pak Ivan (Yustiavandana, Kepala PPATK) tidak ada surat di tanggal 8 Maret ke Kemenkeu,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).
Menindaklanjuti hal tersebut, Sri Mulyani kemudian meminta penjelasan ke PPATK terkait dana mencurigakan itu. Namun, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku telah mengirim surat ke Kementerian Keuangan.
Padahal, kata Srimul, sapaan akrabnya, dirinya baru menerima surat tersebut pada Kamis, 9 Maret 2023. Meskipun tanggal titimangsa yang tercatat di surat per tanggal 7 Maret 2023.
“Kamis tanggal 9 Maret 2023, Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III Tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand tanggal 9 Maret,” terang Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, surat itu memuat 36 halaman lampiran. Isinya berupa 196 surat yang pernah dikirim PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009-2023. Baca juga: LKPJ 2022 Pemkot Surabaya, Bagaimana Penilaian DPRD? Namun, kata Srimul, dalam surat tersebut tidak ada data mengenai nilai uang yang heboh di media. Surat yang dikirim hanya berisi kompilasi surat yang pernah dikirimkan PPATK terkait penyelidikan, berikut tanggal dan nama orang-orang yang diduga terlibat.
