FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR RI meminta penjelasan detail Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengenai permasalahan pengelolaan jalan tol dimana anggarannya hampir menyentuh angka Rp 600 triliun atau Rp 593,2 triliun.
"Kita dibangunkan dari mimpi-mimpi kita yang selama ini kita impikan dengan temuan-temuan KPK. Sebenarnya kita bangga pembangunan jalan tol sukses, walaupun disana sini masih ada terjadi bolong-bolong," tutur Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
Legislator Fraksi Golkar ini mengusulkan untuk membentuk panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (pansus) guna mendalami secara menyeluruh asal muasal dana tersebut dan peruntukannya.
"Saya memulai kecemasan saya yang selalu diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa jumlah investasi untuk membangun jalan tol hampir menyentuh angka Rp 600 triliun atau Rp 593,2 triliun. Itu bukan uang kecil. Implikasinya dalam anggaran itu utang yang sekarang kurang lebih Rp 7.000 triliun. Kita tersentak. Dipaparkan jalan tol berhasil ternyata ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita selesaikan," papar Hamka.
"Uang Rp 593,2 triliun seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani asalnya dari mana dan ruas jalan apa saja yang dibangun. Ini penting diketahui agar kita bisa melihat efektif atau tidak penggunaannya," sambungnya mendesak.
Legislator dari Dapil Sulsel I ini juga menyinggung tentang dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tol yang berpotensi merugikan negara hingga Rp4,5 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
