FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Perlawanan meluas. Termasuk dari daerah. Ratusan kader Demorkat se-Sulsel memadati kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar, Jl AP Pettarani, Rabu, 5 April.
Kader Demokrat Sulsel memberi atensi ke MA atas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu Moeldoko cs.
Dipimpin Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah Rahim Bone, mereka membawa surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) melalui pengadilan Tinggi di sini.
Ni'matullah tak habis pikir seorang Moeldoko yang notabene pejabat negara tak henti-hentinya merongrong Demokrat. Apalagi Moeldoko yang juga purnawirawan Jenderal TNI kini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).
"Saya cuma sayangkan karena bagaimana pun dia ini adalah pejabat tinggi. Dia tangan kanan presiden masa melakukan langkah-langkah yang menurut saya bukan hanya bertentangan secara hukum, itu tidak tidak etis, tidak beretika," sesal Ulla, sapaannya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini, juga tak habis pikir seorang kepercayaan presiden dibiarkan melakukan hal seperti ini. Tindakan itu, kata Ulla, baik secara hukum maupun secara etika bermasalah.
"Tetapi kita di Demokrat bisalah menghadapi masalah ini, dengan cara yang beradab dengan cara-cara yang legal. Kita tidak akan menghadapinya dengan cara-cara yang ilegal," ujarnya.
Makanya, dia mengumpulkan 24 DPC kabupaten/kota di Sulsel untuk menyampaikan surat kepada MA melalui PT TUN. "Kita juga tembuskan kepada presiden dan ditembuskan juga ke Menko Polhukam," ujarnya.
