"Beberapa jam lalu kalau enggak salah mereka konpers sudah ada hasil ini. Jadi ketemu data versi Bu Sri Mulyani begini, versi Mahfud begini ya oke enggak ada masalah, tapi tindak lanjutnya seperti apa, gitu," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan data antara data yang disampaikan olehnya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kasus transaksi janggal di Kemenkeu.
"Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menkopolhukam sebagai Ketua Komite TPPU di Komisi III DPR RI, tanggal 29 Maret 2023, dengan yang disampaikan oleh Ibu Menkeu di Komisi XI DPR RI, tanggal 27 Maret 2023," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta, Senin.
Menurut dia, sumber data yang dimiliki oleh keduanya adalah sumber yang sama, yaitu data agregat atau data uang yang keluar dan masuk di Kementerian Keuangan berdasarkan laporan hasil analisis atau LHA PPATK sejak tahun 2009 sampai dengan 2023.
Sebelumnya, Selasa, 21 Maret 2023, Komisi III DPR telah menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.
Kemudian, Komisi III DPR telah menggelar rapat serupa dengan Menkopolhukam Mahfud MD dengan agenda pembahasan yang sama pada Rabu, 29 Maret 2023.
Selanjutnya pada Kamis (6/4), Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama pakar hukum perbankan Yunus Husein dan pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih guna meminta penjelasan terkait transaksi sebesar Rp 349 triliun di Kemenkeu. (jpg/fajar)
