FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Animo masyarakat mendaftar haji tidak bisa dibendung. Akibatnya dana haji yang dikelola Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) semakin besar. Saat ini besaran dana haji yang terkumpul dari setoran Wal pendaftaran haji hampir Rp 170 triliun. Meningkatkan dibandingkan akhir 2022 yang tercatat Rp 166 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan perkembangan dana haji yang mereka kelola.
"Saat ini ada Rp 168 triliun dana haji. Hampir Rp 170 triliun," kata Fadlul dalam launching program kemaslahatan Ramadan 2023 di Jakarta pada Selasa (11/4).
Fadlul menyampaikan ada dua jenis dana yang mereka kelola. Yaitu dana haji yang bersumber dari uang setoran awal pendaftaran haji Rp 25 juta/orang. Dia mengatakan saat ini ada sekitar 5,3 juta CJH yang mengantri di daftar tunggu atau waiting list.
"Lalu yang kedua adalah dana abadi umat (DAU) yang sekarang nilainya Rp 3,7 triliun," katanya.
Nilai manfaat atau hasil investasi DAU itu disalurkan untuk program kemaslahatan. Dia menekankan yang digunakan hanya hasil investasi, bukan dana pokoknya.
Fadlul mengatakan, ada enam asnaf atau ruang lingkup penyaluran dana kemaslahatan. Yaitu pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan perbaikan sarpras ibadah serta tanggap darurat bencana. Khusus program kemaslahatan Ramadan 2023 kali ini, BPKH menyalurkan dana kemaslahatan Rp 15,8 miliar melalui 11 mitra penyaluran.
Peluncuran program kemaslahatan itu juga dihadiri Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainud Tauhid Sa'adi. Dia menceritakan semula dana abadi umat dikelola oleh Kemenag. Dana itu terkumpul dari sisa anggaran atau hasil efisiensi penyelenggaraan haji setiap tahunnya.
Zainut mengatakan saat ini, DAU tersebut sudah beralih pengelolaannya ke BPKH. Begitupun dengan dana haji yang disetor CJH.
"Sekalipun tidak ada tambahan dari dana efisiensi, tapi hasil pengelolaan (dana abadi umat) memberikan sumbangsih untuk bangsa," katanya.
Zainut juga titip ke BPKH untuk mengelola DAU dan pendistribusian nilai investasi untuk dana kemaslahatan dengan sebaik-baiknya serta tepat sasaran. (jpg/fajar)
