FAJAR.CO.ID, SENGKANG -- Revitalisasi Danau Tempe (RDT) di Kabupaten Wajo dinilai hanya proyek gagal. Ironisnya, pemerintah kembali menggelontorkan anggaran besar untuk kegiatan yang sama.
Proyek RDT 2017 lalu dilakukan di tiga kabupaten. Wajo, Soppeng, dan Sidrap. Pekerjaan revitalisasi di Wajo menelan anggaran Rp283,98 miliar. Sayangnya, faedah dari megaproyek tidak maksimal.
Sekadar diketahui, kegiatan pengerukan seluas 242 hektare (ha) dengan volume pengerukan sebesar 2,87 juta m3, bertujuan menambah kapasitas volume tampungan sebesar 7,23 juta m3, dari kapasitas volume tampungan sebelumnya 207,66 juta m3.
Warga Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Ambo Asse mengatakan, pekerjaan revitalisasi yang selesai sekitar tahun 2019 lalu, sama sekali tidak bermanfaat. Sebab banjir masih masuk ke permukiman warga pesisir.
"Kan tujuannya menambah daya tampung, makanya dilakukan pengerukan. Tetapi saat musim hujan air tetap menggenangi rumah panggung warga sepanjang pesisir," ujarnya, Rabu, 12 April 2023.
Alumnus Universitas Muhammadiyah Makassar ini bahkan menilai proyek yang menelan anggaran ratusan miliar di APBN tersebut terkesan keliru. Karena hasil pengerukan Danau Tempe, digunakan membuat 3 pulau.
"Lumpur yang dikeruk ini bisa kita katakan di pindah tempatkan saja. Artinya gali lubang tutup lubang. Jadi di mana penambahan daya tampungnya," nilainya.
Sayangnya, pemerintah kembali berencana merevitalisasi Danau Tempe tahun ini. Berdasarkan penelusuran FAJAR di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran pagu Rp29 miliar di APBN, melalui Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan - Jeneberang (BBWSPJ).
Dalam uraian singkat pekerjaan RDT 2023 di LPSE. Masalah Danau Tempe yang tidak kalah besar dampaknya adalah sering terjadi banjir. Pada musim hujan, air meluap dan menjadi satu perairan seluas 30.000 – 43.000 hektare (ha).
Kondisi itu menggenangi areal persawahan, perkebunan, rumah penduduk, prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana sosial lainnya yang menimbulkan kerugian yang cukup besar.
Catatan ini membuktikan, RDT sebelumnya belum memberikan solusi signifikan dalam mengatasi banjir yang terjadi setiap tahunnya.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Wajo, Ahmadi membenarkan adanya beberapa kegiatan fisik dari Kementerian PUPR tahun ini di Wajo.
Lanjut, alumnus IPDN ini, biasanya Kementerian PUPR dengan BBWSPJ melakukan koordinasi, sebelum kegiatan dilaksanakan.
"Misalnya soal lokasi maupun standar harga di Wajo. Tetapi belum koordinasi soal revitalisasi," tutupnya. (man)
