FAJAR.CO.ID, JAYAPURA - Komnas HAM Perwakilan Papua dan Papua Barat menggelar pertemuan dengan Pangdam XVII Cenderawasih, Jumat (14/4) siang.
Pertemuan tersebut membahas perihal permintaan TPNPB-OPM agar Komnas HAM menjadi mediator terkait pembebasan pilot Susi Air.
Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyebutkan permintaan itu secara langsung disampaikpan oleh juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambon.
Selain meminta bernegosiasi, menurutnya OPM juga meminta agar Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mendesak TNI-Polri menghentikan operasi militer dan memonitor Kapten Philips di Nduga.
"Untuk melakukan negoisasi pihaknya akan berkoordinasi dengan intansi terkait, baik Pemerintah Daerah, TNI dan Polri," ucap Frits di Jayapura.
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan dirinya telah mengetahui soal permintaan tersebut.
Mayjen Mustafa menegaskan Panglima TNI telah memberi arahan agar pembebasan pilot dilakukan melalui upaya negosiasi secara maksimal demi keselamatan jiwanya.
Pangdam mempersilakan kepada semua pihak, yakni tokoh gereja, tokoh masyarakat, termasuk Tim Komnas HAM agar ikut melakukan berbagai upaya negosiasi kepada pihak-pihak terkait secara maksimal demi pembebasan pilot tersebut.
"Intinya Kodam XVII/Cenderawasih mendukung setiap upaya yang bertujuan utama untuk keselamatan jiwa pilot tersebut," ucapnya.
Tercatat, sudah dua bulan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens (37) disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.
