FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi Pengawas Pajak (Komwasjak), Zainal Arifin Mochtar menyebut masih banyak pejabat yang punya kekayaan tak wajar dan kekayaan tak bisa dijelaskan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara itu saat bertandang ke Makassar. Dalam program Komwasjak Mendengar yang diadakan di Ruang Senat Rektorat Universitas Hasanuddin, Jumat (14/4/2023).
“Salah satu yang kita lihat tenyata, bahwa di Kementerian Keuangan, masih tinggi kekayaan di batas kewajaran. Profilenya berapa, punua harta sangat besar. Ada juga kekayaan yang tidak bisa dijelaskan. Itu masih tinggi,” ungkapnya kepada wartawan.
Karenanya, ia mengatakan ada yang perlu diperbaeki di internal Kemenkeu. Agar orang bisa didorong melaporkan keuangannya secara lebih sehat.
“Tidak menyembunyikan lagi kekayaan di luar batas kewajaran itu. Artinya pengawasan lebih ditinggikan untuk menangkap kemungkinan-kemungkinan itu,” ujarnya.
Salah satu bentuknya, kata dia yakni optimalisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebagai alat untuk promosi, demosi, maupun mutasi.
“Jadi orang yang bisa dilihat kekayaan tidak wajar, atau kekayaan yang tidak bisa dijelaskannya, jangan lagi dikasi jabatan yang mungkin basah,” imbuhnya.
Pria kelahiran Makassar ini bilang, sebenarnya mekanisme itu telah ada di Kemenkeu. Namun penerapannya tak optimal.
“Kadang tidak berjalan baik seiring waktu. Hanya dipakai sementara waktu, lalu kemudian setelah dianggap tidak ada masalah, dikasi lagi jabatan,” pungkasnya.
