FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Dugaan kasus korupsi pejabat di Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel jelas menganggu. Bahkan mencoreng mereka yang tidak terlibat.
Kondisi ini bisa berdampak buruk kepada trust masyarakat. Sebab, hadirnya transportasi kereta api sudah sangat dinantikan.
Dengan kejadian ini, masyarakat juga sangat mungkin merasa waswas. Bisa saja merasa takut naik kereta api karena spek relnya tidak sesuai, atau bahkan gerbongnya yang tidak menjanjikan.
”Kan perlu dilihat spek yang dikorupsi apa. Misalnya rel, gerbong, atau infrastruktur penunjangnya. Bisa saja masyarakat takut, jangan sampai relnya rusak saat berkendara. Ini dampaknya lebih kepada trust masyarakat,” ujar Qadriathy Daeng Bau, pengamat transportasi Universitas Negeri Makassar (UNM).
Dengan begitu, perlu diketahui secara rinci tindak pidana korupsi di spek apa. Bisa saja bahan bakunya, anggarannya, atau bahkan hal-lain yang sifatnya vital.
”Bisa saja harusnya pakai besi 13, tetapi yang dipakai besi 8. Atau anggaran Rp100 miliar, yang dipakai cuma Rp50 miliar. Ini harus jelas,” ungkapnya.
Kemudian, dia berharap kasus ini tidak memengaruhi proses pembangunan kereta api trans Sulawesi. Sebab, transportasi dianggap sebagai salah satu moda yang menjanjikan bagi masyarakat, khususnya dalam perekonomian daerah.
”Semoga tetap berlanjut. Ada harapan besar di kereta api ini. Terkait OTT, biarlah oknumnya disanksi, minta pengembalian anggaran yang dikorupsi,” harapnya.
Selain itu, oknun terkait dengan Tipikor ini harus diusut sampai tuntas. Agar tidak ada yang dirugikan. ”Harus diperiksa semua, mulai dari dirjen, balai, konsultan sampai semua yang terlibat Ini bukan satu pihak saja, pasti ramai-ramai,” tutupnya.
Minta Maaf
Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendukung KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawai Kemenhub. Dia juga meminta maaf.
"Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini," katanya.
Menhub tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran. Pihaknya terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik. Serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi internal.
Atas kejadian tersebut, Kemenhub nantinya akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan operasi.
"Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatan transportasi," katanya. (wid/zuk/fajar)
