FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Nadirsyah Hosen atau akrab disebut Gus Nadir, soal Muhammadiyah yang tidak perlu difasilitasi pemerintah untuk Salat Idulfitri berbuntut panjang.
Putri Gusdur Allissa Wahid, mantan Sekretaris BUMN Said Didu, hingga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma’mun Murod menyoal. Toleransinya dipertanyakan.
Namun Gus Nadir kukuh dengan sikapnya. Ia memberi analogi. Itu disampikan melalui cuitannya di Twitter, Rabu (19/4/2023).
“Jika anda pergi haji dan pemerintah Saudi memutuskan waktu wukuf dengan ru’yah, yang berbeda dengan kalkulasi hisab ormas Anda, apakah Anda akan wukuf mengikuti pemerintah Saudi atau tetap sesuai dengan hisab,” paparnya.
Gus Nadir menambahkan, begitu pula ketika wukuf yang berbeda meski jamaah lain sudah bergerak ke Mina. Ia mempertanyakan, apakah akan meminta pemerintah memfasilitasi.
“Jikalau pemerintah Saudi memutuskan 1 Syawal dengan ru’yah dan berbeda dengan kalkulasi hisab ormas Anda, apakah Anda ikut dan patuh pada ulil amri atau Anda minta fasilitas pemerintah untuk juga bikin takbiran dan shalat ied bersama ormas Anda di Masjidil Haram?” ungkapnya.
Gus Nadir menjelaskan, jika kita belajar fikih, jawaban dari pertanyaan sederhana. Ikuti otoritas pemerintah. Hukmul hakim yarfa’ul khilaf.
“Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat. Dlm masalah ibadah yg berdimensi sosial, kaidah ini sangat penting. Ini bukan soal politik, psikologi atau konspirasi,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Gus Nadir secara terbuka, mengunkapkan kesetujuannya terhadap pelarangan Muhammadiyah menggunakan fasilitas publik untuk Salat Idulfitri.
