FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyebut ilmuwan Thomas Djamaluddin, perlu disanksi karena menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan.
Menurut Saleh Daulay, perdebatan dan pergumulan soal penetapan 1 Syawal di Indonesia tidak hanya terjadi tahun ini. Sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Salah seorang yang membuat perdebatan selalu panas dan keras adalah Thomas Djamaluddin. Thomas dikenal sangat keras membela metode rukyah dan mengecam metode hisab.
Sebagai ilmuwan, Thomas sangat tidak bijak. Bahkan pada titik tertentu, dia menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan.
Di tingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan.
“Dalam konteks pernyataan Andi Pangerang Hasanuddin yang akan menghalalkan darah warga Muhammadiyah, Thomas juga terlibat,” kata Saleh Daulay dalam keterangan tertulis, Selasa (25/4).
“Bahkan dalam permohonan maafnya, AP Hasanuddin jelas menyatakan dia justru tersulut emosi karena perdebatan di kalangan netizen yang melibatkan Thomas. Dia membuat pernyataan tersebut sebagai bagian dari dukungannya pada Thomas,” katanya lagi.
Dikatakan mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, perlu ditegaskan bahwa BRIN adalah lembaga negara.
Pembiayaannya adalah dari APBN yang bersumber dari dana masyarakat. Karena itu, seluruh program dan kegiatannya harus dipergunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Tidak boleh dibeda-bedakan.
“Kalau ada oknum yang memakai BRIN untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu, itu adalah kesalahan. Etika ASN sebagai pelayanan masyarakat dilanggar. Harus diluruskan,” katanya.
