FAJAR.CO.ID, MANOKWARI - Pemerintah provinsi Papua Barat fokuskan lima prioritas pembangunan di tahun 2023 dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang terus dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi itu.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhamad Lakotani pada acara pembukaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, yang digelar di Manokwari, Selasa (26/4).
Melansir ANTARA, Wakil Gubernur menyebutkan lima prioritas pembangunan 2023 di Provinsi Papua Barat, pertama: percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kedua: peningkatan kualitas SDM unggul dan berkarakter kontekstual Papua Barat, serta perlindungan sosial.
Prioritas ketiga: pembangunan dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah, keempat: peningkatan pengelolaan lingkungan dan SDA yang adil dan berkelanjutan.
"Prioritas kelima adalah peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pemantapan tata kelola Otsus berbasis stabilitas wilayah," ujar Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur mengatakan, dengan menetapkan lima prioritas pembangunan ini, Pemerintah juga telah membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD 2023 dengan berpedoman pada RDP Provinsi Papua Barat 2023-2026.
"Target realistis yang akan dicapai di tahun 2023 meliputi pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), presentase tingkat kemiskinan, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, serta tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) lahan dan kehutanan," ujar Muhamad Lakotani.
