FAJAR.CO.ID, JAYAPURA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menekankan penetapan status siaga tempur bagi prajurit TNI di tanah Papua bukanlah pelaksanaan operasi militer.
“Siaga tempur, ditekankan lagi, kan selama ini kami sampaikan operasi teritorial, operasi komunikasi sosial, karena masyarakatnya di situ kerawanannya tidak tinggi, tetapi khusus daerah-daerah tertentu yang kerawanan tinggi, ya kami tekankan lagi kepada mereka untuk siaga tempur,” kata Yudo Margono di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Rabu (27/4).
Yudo Margono menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat soal Papua yang dipimpin oleh Wapres Ma'ruf Amin.
Diketahui, Yudo Margono mengumumkan siaga tempur pada 18 April 2023 di daerah-daerah di Papua yang dinilai rawan teror dan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris.
“Itu kan penekanan, bukan operasi militer. Jadi, jangan dipelesetkan itu operasi militer, belum operasi militer. Siaga tempur itu untuk menumbuhkan naluri militer pada para prajurit," ucap Yudo.
Yudo menyebut siaga tempur perlu untuk memperkuat naluri bertempur para prajurit apalagi jika mereka diserang oleh KKB.
“Itu kan bukan operasi militer, siaga tempur. Siaga tempur itu kan untuk pasukan kita sendiri supaya siaga sewaktu-waktu diserang. TNI ini kan harus selalu siaga," ujar Yudo.
Yudo pun mengungkapkan status siaga tempur bukan berarti prajurit TNI akan bertindak ofensif.
"Bukan ofensif, kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanan-nya tinggi sehingga harus siaga tempur tadi," tutur Yudo.
