FAJAR.CO.ID, MAKASSAAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendafataran pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Suasana hari pertama pendaftaran pengajuan bacaleg DPRD Kota Makassar di Kantor KPU Makassar, Jl Perumnas Raya, Kecamatan Manggala, Makassar, masih terlihat sepi.
Menurut Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Makassar, Gunawan Mashar belum ada bacaleg yang mengonformasi kehadiran terkait pengajuannya hari ini.
"Hari ini memang secara tahapan yah hari pertama 1 sampai 14 Mei. Kalau hari pertama konfirmasi kehadiran pengajuan calon Anggota DPR Kota Makassar itu sampai sekarang belum ada," katanya saat ditemui di Kantor KPU.
KPU dan Partai Politik menjalin komunikasi yang intens. Namun, hingga kini belum ada partai yang berencana untuk melakukan pengajuan secara fisik. Kebanyakan partai masih berkonsultasi terkait penggunaan aplikasi SILON.
"Memang partai dan kami juga di KPU Kota Makassar itu terjalin komunikasi yang intens, tapi belum sampai pada rencana pengajuan mereka masih pada proses. Pertama konsultasi penggunaan SILON karena memang masih prises memasukkan persyaratan dokumen di aplikasi kami," jeasnya.
"Kemudian ada juga yang konsultasi mengenai persyarakat dokumen lebih lanjut yang banyak memang penggunaan SILON," sambungnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pada parpol.terkait diminta untuk menyerahkan mandat baru untuk Liaison Officer (naradamping).
"Kemarin waktu rakor dan bimtek kita meminta mereka untuk menyerahkan mandat baru LO. LO itu petugas penghubung partai yang berhubungan dengan KPU. Ditiap-tiap tahapan kita memang meminta mandat baru sebagai penghubung," imbuhnya.
Meski belum ada yang mengajukan namun, utusan partai politik Golongan Karya (Golkar) datang ke KPU untuk menyetor SK operatornya.
Sebagai informasi LO dan operator berbeda. LO bertugas dalam hal negosiasi atau penghubung antara partai dan KPU. Sedangkan, operator adalah orang yang ditunjuk untuk mengunggah dokumen persyaratan di aplikasi SILON.
"Tadi datang Golkar dia menyetor SK operatornya karena LO dan operator beda. Lo itu urusan negosiasi apa segala macem, komunikasinya, kalau opeeator dia nanti yang menjalankan pengunggahannya. Jadi memang berbeda proses pencalonan pemilu sekarang dengan 2019," Katanya.
Selain Golkar, sehari sebelumnya juga Partai Ummat yang juga datang ke KPU untuk melakukan konsultasi terkait penggunaan aplikasi SILON.
"Kemudian kemarin juga Partai Ummat konsultasi yang lain-lain juga tetap ada komunikasi lewat WA. Yang datang baru Golkar dan Ummat konsultasi," pungkasnya. (Elva/Fajar).
