FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 57 persen publik nasional menilai kinerja pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak-hak warga semakin baik.
Demikian temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipresentasikan Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja Pemerintah”.
Deni menjelaskan bahwa secara umum evaluasi publik atas kinerja pemerintah menangani berbagai masalah sosial-ekonomi positif.
“Penilaian paling positif adalah pada kerja pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak-hal warga negara apapun latar belakang suku, agama, ras, maupun daerahnya,” kata Deni dalam keterangannya, Jumat, (19/5/2023).
Sebanyak 57 persen publik yang menyatakan kerja pemerintah di bidang ini semakin baik dibanding tahun lalu, yang menyatakan semakin buruk hanya 9 persen, tidak ada perubahan 28 persen, dan tidak menjawab 7 persen.
Dalam hal meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga, yang mengatakan semakin baik 54 persen, semakin buruk 11 persen, tidak ada perubahan 31 persen, dan tidak jawab 3 persen.
Dalam hal mengurangi kemiskinan, ada 46 persen yang menilai kerja pemerintah lebih baik dari tahun lalu, lebih buruk 17 persen, tidak ada perubahan 33 persen, dan tidak tahu 3 persen.
Terhadap kinerja pemerintah menyediakan lapangan kerja, ada 43 persen yang menilai lebih baik dari tahun lalu, lebih buruk 17 persen, tidak ada perubahan 35 persen, dan tidak tahu 4 persen.
Dalam hal membuat harga-harga kebutuhan pokok terjangkau, ada 41 persen yang menilai kinerja pemerintah semakin baik, semakin buruk 25 persen, tidak ada perubahan 32 persen, dan tidak tahu 2 persen.
