Sebanyak 37 persen yang menilai kinerja pemerintah semakin baik dalam menekan korupsi dibanding tahun lalu, yang menilai semakin buruk 25 persen, tidak ada perubahan 31 persen, dan tidak tahu 8 persen.
Sementara dalam hal mengurangi pengangguran, ada 35 persen yang menilai kinerja pemerintah semakin baik, semakin buruk 25 persen, tidak ada perubahan 35 persen, dan tidak jawab atau tidak tahu 4 persen.
Dalam hal membuat harga-harga kebutuhan pokok terjangkau, ada 41 persen yang menilai kinerja pemerintah semakin baik, semakin buruk 25 persen, tidak ada perubahan 32 persen, dan tidak tahu 2 persen.
“Sebanyak 37 persen yang menilai kinerja pemerintah semakin baik dalam menekan korupsi dibanding tahun lalu, yang menilai semakin buruk 25 persen, tidak ada perubahan 31 persen, dan tidak tahu 8 persen,” tuturnya.
Sementara dalam hal mengurangi pengangguran, ada 35 persen yang menilai kinerja pemerintah semakin baik, semakin buruk 25 persen, tidak ada perubahan 35 persen, dan tidak jawab atau tidak tahu 4 persen.
Dari hasil survei selama 7 tahun terakhir (Maret 2016-Mei 2023), lanjut Deni, secara umum terjadi kenaikan sentimen positif publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi.
Persepsi publik ini cukup konsisten dengan data dari BPS tentang angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi (indeks Gini) yang cenderung menurun, serta tingkat inflasi yang cukup terkendali selama Jokowi menjadi Presiden.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
